Penulis: Enday Dasuki, S.IP., S.H., M.H.
Penerbit: Cv. Abdi Fama Group
ISBN: On Proses
Jumlah halaman: 170 hal
Harga: 80.000
Pre Order: 28 Nopember 2026
HP: 08977854425
Sinopsis:
SINOPSIS
Transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem tender elektronik (e-procurement) diharapkan mampu mewujudkan proses pengadaan yang transparan, kompetitif, efisien, dan akuntabel. Namun, digitalisasi tidak serta-merta menghilangkan potensi penyimpangan hukum. Manipulasi dokumen penawaran, persekongkolan tender, penyalahgunaan kewenangan, diskriminasi peserta, hingga pembatalan tender tanpa dasar hukum yang sah merupakan sejumlah persoalan yang dapat merugikan peserta tender dan mencederai prinsip keadilan dalam pengadaan jasa konstruksi.
Buku ini mengkaji konstruksi perbuatan melawan hukum dalam tender elektronik, dengan memberikan perhatian khusus pada tanggung jawab hukum dalam tahap pra-kontrak. Melalui perspektif hukum perdata, hukum administrasi negara, dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, pembahasan diarahkan pada kedudukan hukum para pihak, perlindungan hak peserta tender, serta penerapan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Buku ini juga menguraikan batas antara pelanggaran administratif dan perbuatan melawan hukum, termasuk unsur kesalahan, kerugian, hubungan kausalitas, serta bentuk pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses tender.
Kehadiran buku ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum, khususnya hukum pengadaan jasa konstruksi, sekaligus memberikan perspektif baru bahwa tanggung jawab hukum tidak hanya lahir setelah kontrak ditandatangani, tetapi juga dapat muncul sejak proses tender berlangsung. Dengan demikian, buku ini menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, penyelenggara pengadaan, penyedia jasa konstruksi, serta mahasiswa dalam memahami dan mengembangkan perlindungan hukum yang berkeadilan, kepastian hukum, dan tata kelola pengadaan yang berintegritas.

